Tuding Partai Cokelat jadi Alat Politik Jokowi, PDIP Puji Jenderal Hoegeng: Polisi Merah-Putih, Bukan Parcok!

Suara.com – Hasto Kristiyanto Mengungkapkan Kekhawatiran Terhadap Partai Cokelat dalam Pilkada Serentak 2024

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya mengenai kemunculan Partai Cokelat atau Parcok dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Hasto menekankan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi jika struktur pemerintahan terus menerus dirusak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.

Ia berargumen bahwa banyak hal yang perlu dipertaruhkan untuk memulihkan stabilitas sistem demokrasi seperti yang kita kenal sebelumnya. Hasto mengaitkan keadaan ini dengan praktik-praktik buruk yang terjadi dalam Pilkada Serentak 2024, yang dipengaruhi oleh kehadiran Parcok.

“Dalam konteks Pilkada Serentak ini, PDI Perjuangan merasa penting untuk menyoroti fenomena Partai Cokelat. Ini berkaitan dengan bagaimana ambisi kekuasaan dapat memengaruhi tindakan Presiden Jokowi demi kepentingan pribadi dan keluarganya, serta menciptakan norma-norma baru. Akibatnya, Kepolisian Republik Indonesia, yang seharusnya setia kepada Merah Putih dan Presiden Prabowo Subianto, justru disalahgunakan untuk kepentingan politik,” tandas Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Minggu (1/12/2025).

Baca Juga: Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena Membelot ke Jokowi, Hasto: Kalau Ketemu Prabowo Gak Apa-apa

Tuding Partai Cokelat jadi Alat Politik Jokowi, PDIP Puji Jenderal Hoegeng: Polisi Merah-Putih, Bukan Parcok!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah (dua dari kiri). (Suara.com/Bagaskara)

Hasto juga menyerukan agar seluruh anggota Polri menjaga semangat Merah Putih. Ia menekankan perlunya menjaga kepercayaan masyarakat dan mandat rakyat dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum.

“Polisi seharusnya memiliki teladan yang jujur dan dicintai oleh rakyat. Kita bisa melihat contoh dari Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan. Beliau adalah sosok polisi yang mengutamakan prinsip Merah-Putih, bukan Parcok,” tambah Hasto.

Dia mencatat bahwa di beberapa wilayah, fenomena Parcok ini bergerak secara masif. Oleh karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga stabilitas negara agar tidak mengalami keruntuhan.

Pimpinan PDIP saat membeberkan alasan memecat Effendi Simbolon karena membelot ke Jokowi. (Suara.com/Novian)
Pimpinan PDIP saat membeberkan alasan memecat Effendi Simbolon karena membelot ke Jokowi. (Suara.com/Novian)

“Mari kita jaga kemerdekaan, kedaulatan, dan keberanian kita untuk berbicara, agar Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendiri dapat berdiri dengan kokoh,” seru Hasto.

Baca Juga: Geger! Pria Disabilitas jadi Tersangka, Polda NTB Bongkar Motif Agus Buntung Rudapaksa Mahasiswi: Dia Ancam Bongkar Aib

Hasto menegaskan bahwa sebuah negara tanpa sistem hukum yang kuat, dan di mana sistem demokrasinya dimanipulasi, akan menjadi seperti tubuh tanpa tulang, kehilangan kekuatan dan daya.

“Di tengah berbagai tantangan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada semua elemen masyarakat sipil, dan kepada semua pihak yang berjuang untuk demokrasi yang masih menjaga akal sehat dan berani menegakkan kebenaran demi menjaga bumi pertiwi ini,” jelas Hasto.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menambahkan bahwa Polri memiliki Tri Brata dan Catur Prasetya yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Ia menilai saat ini Polri belum memenuhi harapan masyarakat.

“Seharusnya Polri dapat mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat,” tutup Deddy.