Anomsuryaputra Sulsel Media

Jakarta –

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini terjerat kasus dugaan suap dan penghalangan dalam perkara Harun Masiku. Hasto mengklaim memiliki rekaman video yang menunjukkan indikasi pelanggaran oleh pejabat publik. MAKI mendesak agar Hasto segera menyerahkan video tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika berkaitan dengan dugaan korupsi.

“Saya percaya video-video tersebut memiliki hubungan dengan banyak aspek kekuasaan, sehingga penting bagi KPK untuk mengetahuinya. Ini adalah langkah awal yang penting, dan secara lebih luas, video tersebut bisa menjadi alat bukti dalam penanganan kasus korupsi yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hasto dan PDIP, termasuk Ibu Conie, untuk menyerahkan video dan dokumen terkait lainnya kepada KPK,” tambahnya.

Boyamin menegaskan bahwa jika video yang dianggap ‘borok’ pejabat tersebut diserahkan, itu akan menunjukkan keseriusan dan bukan sekadar gertakan. Ia juga menyarankan agar video tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Ini adalah masalah yang serius, bukan hanya gertakan belaka. Saya tidak ingin ini hanya menjadi pernyataan kosong yang diabaikan. Saya mendesak agar semua dokumen atau video diserahkan kepada KPK serta Kejaksaan Agung. Dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menunjukkan profesionalisme dalam menangani kasus korupsi, dan Kepolisian juga berperan penting,” tegasnya.

“Jangan anggap situasi saat ini seolah-olah kekuasaan hanya berpihak pada satu pihak. Suatu saat, PDIP bisa kembali memegang kendali, sehingga penting untuk menyerahkan data kepada penegak hukum yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang. Jika ini benar-benar bukti terkait korupsi, penilaian saya saat ini belum ada, karena ini hanya sekadar gertakan tanpa informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Hasto Siap Ungkap Video ‘Borok’ Pejabat Negara

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, membela Hasto Kristiyanto yang dianggap panik setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Guntur berargumen bahwa KPK saat ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam istilah Jawa, ini seperti ‘nabok nyilih tangan’, yang berarti menampar menggunakan tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini terpilih di era siapa? Mereka adalah petinggi negara, khususnya penegak hukum, yang diangkat oleh Jokowi,” jelas Guntur pada Jumat (27/12).

“Terlebih lagi, jika kita melihat opini publik dan media sosial, terlihat bagaimana Pak Prabowo masih sangat bergantung pada Jokowi,” tambahnya.

Guntur juga mengungkap bahwa Hasto memiliki beberapa video terkait isu masa jabatan tiga periode yang akan segera dirilis.

“Jadi, Jokowi memang menginginkan perpanjangan masa jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dekatnya, dan video yang akan dirilis oleh Sekjen menjadi buktinya,” lanjut Guntur.

Ia menyebut Hasto juga memiliki video lain yang berpotensi besar, salah satunya berkaitan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Ada video khusus yang mengungkap kriminalisasi terhadap Anies Baswedan beserta buktinya. Ini bisa menjadi skandal besar yang lebih hebat dari kasus Watergate di Amerika. Bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membungkam lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ungkapnya.

“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Sekjen selalu mendampingi dan membela dia serta keluarganya selama 23 tahun. Setiap rahasia kecil dan buktinya ada di tangan Sekjen,” tutupnya.

(dek/idn)