Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 telah menyatakan dukungan mereka terhadap berbagai kandidat calon ketua umum PPP, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, untuk berkompetisi dalam Muktamar PPP yang direncanakan pada tahun 2025 mendatang.
Pada sebuah konferensi pers yang diadakan di sebuah kafe di Otista, Jakarta, pada Minggu (5/1), Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Husnan Bey Fananie, menyatakan, “Eksponen Fusi PPP 1973 mengapresiasi keinginan para calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang ingin berpartisipasi dalam Muktamar, baik dari kalangan internal maupun eksternal.”
Husnan menginformasikan bahwa terdapat sejumlah nama yang muncul dalam bursa calon ketua umum PPP. Dari kalangan internal PPP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), dia menyoroti beberapa nama seperti Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) dan Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) sebagai kandidat yang berpotensi.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Selanjutnya, Husnan juga mencantumkan namanya sendiri serta Hasrul Azwar sebagai calon dari Parmusi. Dari Syarikat Islam (SI), ada nama Ahmad Faryal, dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI), terdapat Anwar Sanusi.
Husnan menambahkan bahwa terdapat kandidat luar PPP yang juga mendapat dukungan dari Fusi PPP 1973. Beberapa di antaranya adalah mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Nama-nama lain yang juga dibahas termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.
“Kami berharap para calon ketua umum PPP, baik dari dalam maupun luar, memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan berintegritas,” ujar Husnan dengan tegas.
Di kesempatan yang sama, politikus PPP Idy Muzayad menyatakan penolakannya terhadap Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono, jika dia berniat mencalonkan diri sebagai Ketum PPP di Muktamar 2025, mengingat kegagalan Mardiono dalam mengembalikan PPP ke Parlemen Senayan.
“Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Bagaimana dengan yang sekarang? Kami dengan jelas menolak satu pihak yang telah gagal ini,” ungkap Idy.
Idy mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Plt Ketum PPP saat ini berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk menutup peluang bagi tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.
Dia meyakini bahwa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat memberikan kesempatan bagi tokoh eksternal untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan di muktamar PPP yang akan datang.
“Jika ada indikasi yang menghalangi kemunculan tokoh luar untuk menjadi ketua umum, itu akan melanggar AD/ART itu sendiri,” tegas Idy.
“Kami dengan tegas menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini adalah sikap kami. Bukan soal pribadi, ini adalah soal kepemimpinan,” tambahnya.
Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam, hingga PERTI, yang sebelumnya berfusi ke dalam PPP.
Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Faryal (Serikat Islam/SI), dan Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).
Dalam pernyataan sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa Muktamar X PPP akan dipercepat sebagai persiapan untuk Pemilu 2029, agar PPP dapat kembali berkiprah di Senayan.
Menurutnya, percepatan muktamar ini sangat penting agar pengurus yang terpilih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.
“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir pada Desember 2025. Mengingat situasi dan kondisi politik saat ini, kami memerlukan percepatan,” jelas Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).
(rzr/DAL)
[Gambas:Video CNN]